UMKM Mau Dapat Sertifikat Halal hingga Izin Edar BPOM secara Gratis? Ini Syaratnya

UMKM Mau Dapat Sertifikat Halal hingga Izin Edar BPOM secara Gratis? Ini Syaratnya

Ada kabar gembira bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memfasilitasi pendaftaran sertifikasi tanpa dikenakan biaya alias secara gratis.

“Iya benar, itu kegiatan di Deputi Usaha Mikro,” ujar Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim kepada Kompas.com.

Adapun sertifikasi yang bisa diperoleh para pelaku UMKM secara gratis tersebut yakni, pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), pendaftaran Sertifikasi Halal, pendaftaran Merek, dan pendaftaran Izin Edar BPOM Makanan Dalam (MD).

Berikut rincian syarat agar pelaku UMKM bisa mendapatkan sertifikasi gratis tersebut, seperti dikutip dari akun resmi Instagram Kementerian yang dipimpin Teten Masuki, @kemenkopukm:

  1. Pendaftaran Sertifikat Produksi Pangan-Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Persyaratan:

  1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  3. Memiliki alamat domisili yang jelas.
  4. Mengisi formulir pendaftaran online melalui link ini.
  5. Memiliki modal usaha kecil dari Rp 1 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp 2 miliar.
  6. Memiliki paling sedikit 1 jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinu selama 1 tahun.
  7. Memiliki website/media sosial.
  8. Mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku.
  9. Diusulkan oleh Dinas/Asosiasi/Pendampingan/Mandiri Pelaku Usaha mikro sebanyak 50 orang untuk dilakukan pendampingan Penyuluhan Keamanan Pangan.
  10. Memiliki denah lokasi bangunan produksi.
  11. Pas foto 3×4 sebanyak 1 lembar dan 4×6 sebanyak jumlah produk yang ingin didaftarkan.
  1. Pendaftaran Sertifikasi Halal

Persyaratan:

  1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  3. Memiliki alamat domisili yang jelas.
  4. Mengisi formulir pendaftaran online melalui link ini.
  5. Memiliki modal usaha kecil dari Rp 1 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp 2 miliar.
  6. Memiliki paling sedikit 1 jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinyu selama 1 tahun.
  7. Memiliki website/media sosial.
  8. Mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku
  9. Menyertakan nama produk.
  10. Memiliki Sertifikat SPP-IRT.
  11. Daftar produk dan bahan yang digunakan,
  12. Proses pengolahan produk.
  13. Pernyataan Pelaku UMI yang memuat ikrar/kehalalan produk dan bahan yang digunakan dan Proses Produk Halal (PPH).
  1. Pendaftaran Merek

Persyaratan:

  1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  3. Memiliki alamat domisili yang jelas.
  4. Mengisi formulir pendaftaran online melalui link ini.
  5. Memiliki modal usaha kurang dari Rp 1 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp 2 miliar.
  6. Memiliki paling sedikit 1 jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinyu selama 1 tahun.
  7. Memiliki website/media sosial.
  8. Mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku.
  9. Memiliki etiket merek/lebel sebanyak 6 lembar (ukuran minimal 2×2 cm, maksimal 9×9 cm).
  10. Usulan nama/label merek belum pernah didaftarkan dan tidak meniru atau memiliki persamaan pada merek yang sudah terbit/beredar.
  1. Pendaftaran Izin Edar BPOM Makanan Dalam (MD)

Persyaratan:

  1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
  2. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
  3. Memiliki alamat domisili yang jelas.
  4. Mengisi formulir pendaftaran online melalui link ini.
  5. Memiliki modal usaha kurang dari Rp 1 miliar dan memiliki hasil penjualan tahunan kurang dari Rp 2 miliar.
  6. Memiliki paling sedikit 1 jenis produk dan sudah memiliki pasar yang sudah diproduksi secara kontinyu selama 1 tahun.
  7. Memiliki website/media sosial.
  8. Mengikuti prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan berlaku.
  9. Menyertakan produk yang akan diujikan seberat 800 gram.
  10. Daftar komposisi atau daftar bahan yang digunakan termasuk keterangan asal bahan baku tertentu dan/atau BTP.
  11. Proses pengolahan produk sudah terpisah dengan kegiatan Rumah Tangga
  12. Memiliki hasil audit sarana produksi atau Piagam Program Manajemen Risiko (PMR) atau Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB).
  13. Surat kuasa untuk melakukan pendaftaran pangan olahan.

Sumber: kompas.com, Oleh : Elsa Catriana, Editor : Erlangga Djumena

Share this post